Tax Center Untag Semarang Gelar Webinar Pajak di Masa Pandemi

Kamis, 05 November 2020

Administrator

Fakultas

Dibaca: 191 kali

Tax Center Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang bekerja sama dengan Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, pada hari Rabu 4 November 2020 menyelenggarakan webinar pajak dengan tema “Masa Pandemi 2020: apa kabar perpajakan Indonesia?”. Webinar menghadirkan dua narasumber dari DJP Jawa Tengah yakni Mulyanto Budi Santoso dan Cahyono Budi Santoso, dengan moderator Dra. Sri Suyati SE MM. Webinar diikuti dosen dan mahasiswa FEB Untag Semarang, melalui aplikasi Zoom dan Youtube.

Dekan FEB Untag Semarang Dra. Hj. Nurchayati SE MM Ak. CA dalam sambutannya menyampaikan, pajak di masa pandemi memiliki peran penting, baik bagi pertumbuhan ekonomi maupun penguatanserta UMKM di Indonesia. Hal ini karena sektor pajak sangat besar memberikan dampak perekonomian di Indonesia. Banyak hal yang telah dilakukan pemerintah untuk perkembangan di bidang perpajakan, salah satunya adalah insentif di bidang perpajakan. Untuk itu melalui webinar ini “bagaimana insentif perpajakan, dan bagaimana peran pemulihan dan penguatan sektor perpajakan“ dibahas secara  jelas oleh kedua narasumber.

Narasumber Mulyanto Budi Santoso (Kepala Bidang P2Humas Kanwil DJP Jawa Tengah I) didampingi Cahyono Budi Santoso (Kepala Seksi BimPelkon Kanwil DJP Jawa Tengah I) dalam paparannya menjelaskan tentang kebijakan perpajakan di masa pandemi. Saat ini perekonomian Indonesia sedang mengalami tekanan yang luar biasa. Pandemi dan efek dominonya menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun, PHK & pengangguran meningkat, dan kesenjangan sosial meningkat. Pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua pada awal Juli 2020 minus 5,2%, merupakan angka paling buruk setelah krisis tahun 1999. Pandemi Covid-19 memberikan tekanan berat keuangan negara, deficit diperkirakan 6%. Oleh karenanya diperlukan solusi mengatasi deficit tersebut, seperti mempertahankan penerimaan negara untuk membiayai kegiatan-kegiatan negara yang semakin meningkat. Selain itu agar beban keuangan negara tidak semakin berat, maka dibutuhkan peran semua pihak menjaga keuangan negara dan menjaga roda perekonomian tetap berjalan. Merespon pandemi Covid-19, pemerintah pengeluarkan Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang penurunan tafif PPH Badan. Pemerintah menerbitkan PMK 28/PMK.03/2020 j. PMK-143/PMK.03/2020 tentang ketersediaan obat, vaksin, & alat kesehatan. Selain itu diterbitkan PMK-23/PMK.03.2020 jo. PMK-110/PMK.03/2020 tentang insentif bagi wajib pajak karyawan, UMKM, pengurangan angsuran PPH pasal 25. Peraturan tersebut ditujukan untuk kemudahan berusaha di bidang perpajakan, memperkuat perekonomian, mendorong investasi seluas-luasnya sehingga dapat menyerap tenaga kerja, dan menjaga & meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan investasi kepatuhan sukarela, kepastian hukum, dan keadilan iklim berusaha. Beberapa fasilitas diberikan pemerintah untuk menjamin pelaku usaha lebih tahan dalam menghadapi kondisi pandemi, seperti penurunan PPH, fasilitas pembebasan pajak atas barang/jasa penanganan Covid-19, dan lainnya.

Berita Terkait

Komentar via Facebook

Kembali ke atas